DPRD Sangihe Tinjau LKPJ 2025, Bupati Michael Thungari Sampaikan Capaian dan Rencana Pembangunan
Tahuna – Dalam upaya meningkatkan transparansi dan akuntabilitas pemerintahan daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Kepulauan Sangihe mengadakan rapat paripurna untuk membahas Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) Bupati untuk Tahun Anggaran 2025. Rapat tersebut berlangsung pada Kamis, 26 Maret 2026, dan menjadi momen penting dalam evaluasi kinerja pemerintah di daerah ini.
Agenda Rapat Paripurna DPRD Sangihe
Rapat paripurna yang diadakan dihadiri oleh sejumlah pejabat penting, termasuk Wakil Bupati Kepulauan Sangihe, Tendris Bulahari, Ketua DPRD Ferdy Sondakh SE, serta wakil-wakil ketua DPRD dan Sekretaris Daerah Melancthon Wolff. Para anggota DPRD, pimpinan Organisasi Perangkat Daerah (OPD), tenaga ahli, dan media juga turut hadir, menunjukkan komitmen semua pihak dalam pengawasan dan evaluasi kinerja pemerintahan.
Pentingnya LKPJ dalam Evaluasi Kinerja Pemerintah
Bupati Kepulauan Sangihe, Michael Thungari, dalam sambutannya menyampaikan bahwa tahun 2025 merupakan tahun yang krusial di mana ia dan Wakil Bupati mulai menjalankan amanah sebagai kepala daerah. Dalam pernyataannya, Thungari menekankan bahwa LKPJ bukan hanya sekadar laporan tahunan, tetapi juga menjadi penanda awal perjalanan pembangunan yang berorientasi pada kesejahteraan masyarakat.
Menetapkan Fondasi Pembangunan
“Tahun 2025 adalah langkah awal kami dalam menjalankan amanah sebagai pemimpin daerah. Kami ingin membangun fondasi yang kokoh untuk mewujudkan visi pembangunan yang berorientasi pada kesejahteraan masyarakat,” ungkap Thungari. Ia juga merinci tentang pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) yang menunjukkan kinerja yang baik, dengan realisasi belanja daerah mencapai 89 persen dari total anggaran yang ditetapkan.
Realisasi APBD 2025
Lebih lanjut, Bupati Thungari menjelaskan bahwa total realisasi belanja daerah mencapai Rp825 miliar, atau sekitar 89 persen dari total anggaran yang direncanakan. “Ini menandakan komitmen pemerintah daerah dalam menggerakkan pembangunan secara efektif dan efisien,” tambahnya. Hal ini menunjukkan bahwa pengelolaan anggaran dilakukan dengan baik, meskipun masih ada ruang untuk perbaikan di masa mendatang.
Capaian Indikator Makro Daerah
Thungari juga membahas capaian indikator makro yang menunjukkan arah pembangunan yang positif. Menurutnya, pertumbuhan ekonomi, Indeks Pembangunan Manusia (IPM), dan penurunan ketimpangan menjadi bukti bahwa kebijakan yang diambil selama ini berada pada jalur yang benar. “Meskipun kita telah mencapai banyak hal, evaluasi berkelanjutan tetap diperlukan untuk memastikan keberlanjutan pertumbuhan ini,” ujarnya.
Pentingnya Pengawasan oleh DPRD
Ketua DPRD Kepulauan Sangihe, Ferdy Sondakh SE, menggarisbawahi bahwa pembahasan LKPJ adalah bagian integral dari fungsi pengawasan yang dimiliki oleh DPRD. “LKPJ bukan sekadar dokumen formal, melainkan alat penting bagi DPRD untuk menilai kinerja pemerintah daerah secara menyeluruh,” tegasnya.
Proses Pembahasan yang Komprehensif
Sondakh menambahkan bahwa DPRD akan melakukan pembahasan mendalam dengan melibatkan semua perangkat daerah terkait. “Pembahasan LKPJ ini akan dilakukan secara komprehensif untuk memastikan bahwa setiap program dan kebijakan yang ada berjalan sesuai dengan perencanaan yang telah ditetapkan,” ujarnya. Ini menandakan keseriusan DPRD dalam menjalankan fungsi pengawasannya.
Rekomendasi Strategis untuk Peningkatan Kinerja
Ketua DPRD juga menekankan tanggung jawab mereka untuk memberikan rekomendasi strategis demi perbaikan kinerja pemerintah daerah di masa mendatang. “Rekomendasi yang dihasilkan diharapkan menjadi catatan strategis yang konstruktif untuk peningkatan kualitas penyelenggaraan pemerintahan daerah,” tambahnya.
Partisipasi dalam Pembahasan LKPJ
Sondakh mengajak semua pihak untuk berperan aktif dalam proses pembahasan yang akan berlangsung. “Kami sangat mengharapkan partisipasi dari seluruh anggota DPRD dan perangkat daerah agar pembahasan LKPJ ini dapat berjalan dengan maksimal dan tepat waktu,” tutupnya.
Langkah Awal Evaluasi Kinerja Pemerintah
Rapat paripurna ini menjadi langkah awal dalam proses evaluasi kinerja Pemerintah Kabupaten Kepulauan Sangihe untuk Tahun Anggaran 2025. Setelah pembahasan ini, DPRD diharapkan dapat menyampaikan rekomendasi resmi sebagai bahan perbaikan kebijakan ke depan. Dengan demikian, sinergi antara eksekutif dan legislatif diharapkan dapat terus terjalin demi kemajuan daerah dan kesejahteraan masyarakat.
Melalui proses ini, diharapkan masyarakat dapat melihat transparansi dan akuntabilitas dalam pengelolaan pemerintahan daerah. LKPJ sebagai salah satu alat evaluasi akan terus berperan penting dalam memastikan bahwa setiap langkah yang diambil oleh pemerintah daerah sejalan dengan harapan dan kebutuhan masyarakat.
